Database Regulasi Agenda Riset Provinsi Sumatera Selatan

Tampilkan Pencarian »
Menampilkan data 201 - 220 dari 519
#RegulasiTahunJenis RegulasiAgenda RisetSub ARD
201KEPMEN PERINDAG NO.717 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN TATA NIAGA IMPOR GULA DAN BERAS1999KEPUTUSAN MENTERIEKONOMIPerdagangan
202KEPMEN PERINDAG NO.73 TAHUN 2000 TENTANG KETENTUAN KEGIATAN USAHA PENJUALAN BERJENJANG2000KEPUTUSAN MENTERIEKONOMIPerdagangan
203KEPMEN PERINDAG NO.78 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (P5PM) BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN2001KEPUTUSAN MENTERIEKONOMIPerdagangan
204KEPMEN PERINDAG NO.78 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (PSPM) BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN2001KEPUTUSAN MENTERIEKONOMIPerdagangan
205KEPMEN PERINDAG NO.84 TAHUN 1999 TENTANG PENETAPAN KUOTA PERTUMBUHAN TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL TAHUN KUOTA 1999 UNTUK NEGARA TUJUAN AMERIKA SERIKAT1999KEPUTUSAN MENTERIEKONOMIPerindustrian
206KEPMEN PERINDAG NO.93 TAHUN 2001 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK UREA UNTUK SEKTOR PERTANIAN2001KEPUTUSAN MENTERIPANGANPertanian
207KEPMEN PERINDAG NO.968 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN RINTISAN TEKNOLOGI INDUSTRI2005KEPUTUSAN MENTERIEKONOMIPerindustrian
208KEPMEN PERINDAG NO.97 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN KEPMEN NO.228-1997 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR1998KEPUTUSAN MENTERIEKONOMIPerdagangan
209KEPMEN PERINDAG NO.98 TAHUN 1998 TENTANG IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN DAN BARANG MODAL LAINNYA DALAM KEADAAN BUKAN BARU1998KEPUTUSAN MENTERIEKONOMIPerdagangan
210KEPMEN PERINDAG NO.99 TAHUN 1998 TENTANG KETENTUAN IMPOR KENDARAAN BERMOTOR DALAM KEADAAN UTUH (CBU) BERDASARKAN PERPE NO.19 -1955 DAN PERPE NO.8-19571998KEPUTUSAN MENTERIEKONOMIPerdagangan
211KEPMEN PERINDANG NO. 595 TAHUN 2004 TENTANG PERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB2004KEPUTUSAN MENTERIEKONOMIPerdagangan
212KEPRES NO.12 TAHUN 2010 TENTANG PENCABUTAN KEPRES NO. 64 TAHUN 1986 TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN TANAH DAN RUANG UDARA DI SEKITAR BANDARA SOETTA 2010KEPUTUSAN PRESIDENPERHUBUNGANPerhubungan Udara
213KEPRES NO.14 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL DAN TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL2010KEPUTUSAN PRESIDENPEMERINTAHAN, HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATANPemerintahan
214KEPRES NO.15 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG DAN PENGADILAN NEGERI RANAI2010KEPUTUSAN PRESIDENPANGANPerikanan
215KEPRES NO.15 TAHUN 2011 TENTANG TIM TERPADU PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI2011KEPUTUSAN PRESIDENEKONOMITenaga Kerja
216KEPRES NO.17 TAHUN 2010 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI2010KEPUTUSAN PRESIDENEKONOMIPerindustrian
217KEPRES NO.20 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPPRES NO. 20 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL2011KEPUTUSAN PRESIDENINFORMASI DAN KOMUNIKASIInformasi
218KEPRES NO.28 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPRES NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI2010KEPUTUSAN PRESIDENEKONOMIPerdagangan
219KEPRES NO.3 TAHUN 2012 TENTANG TIM EVALUASI UNTUK PENYESUAIAN KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA2012KEPUTUSAN PRESIDENENERGIEnergi Fosil
220KEPRES NO.8 TAHUN 2010 TENTANG DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS2010KEPUTUSAN PRESIDENEKONOMIPerindustrian