Database Regulasi Agenda Riset Provinsi Sumatera Selatan
Menampilkan data 181 - 200 dari 519
# | Regulasi | Tahun | Jenis Regulasi | Agenda Riset | Sub ARD |
---|---|---|---|---|---|
181 | PP NO.2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS | 2011 | PERATURAN MENTERI | EKONOMI | Perdagangan |
182 | PP NO.5 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM | 2011 | PERATURAN PEMERINTAH | EKONOMI | Perdagangan |
183 | PP NO.7 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN DARAH | 2011 | PERATURAN PEMERINTAH | KESEHATAN DAN OBAT-OBATAN | Kesehatan |
184 | PP NO.8 TAHUN 2011 TENTANG ANGKUTAN MULTI MODA | 2011 | PERATURAN PEMERINTAH | PERHUBUNGAN | Perhubungan Darat |
185 | PP NO.25 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA | 2011 | PERATURAN PEMERINTAH | PEMERINTAHAN, HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN | Hukum |
186 | PP NO.14 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK | 2011 | PERATURAN PEMERINTAH | PEMERINTAHAN, HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN | Pemerintahan |
187 | PP NO.21 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH | 2011 | PERATURAN PEMERINTAH | PEMERINTAHAN, HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN | Pemerintahan |
188 | PP NO.22 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN | 2011 | PERATURAN PEMERINTAH | PERHUBUNGAN | Perhubungan Laut |
189 | PP NO.40 TAHUN 2011 TENTANG PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, DAN PEMULIHAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI | 2011 | PERATURAN PEMERINTAH | PEMERINTAHAN, HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN | Sosial Kemasyarakatan |
190 | PP NO.28 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM | 2011 | PERATURAN PEMERINTAH | PANGAN | Kehutanan |
191 | PP NO.30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH | 2011 | PERATURAN PEMERINTAH | PEMERINTAHAN, HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN | Pemerintahan |
192 | PP NO.31 TAHUN 2011 TENTANG PENCABUTAN PP NO.17 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BEREUPA KONTRAK BJANGKA | 2011 | PERATURAN PEMERINTAH | EKONOMI | Perdagangan |
193 | PP NO.32 TAHUN 2011 TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK, SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS | 2011 | PERATURAN PEMERINTAH | PERHUBUNGAN | Perhubungan Darat |
194 | PP NO.34 TAHUN 2011 TENTANG TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN, DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN | 2011 | PERATURAN PEMERINTAH | EKONOMI | Perdagangan |
195 | PP NO.37 TAHUN 2011 TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | 2011 | PERATURAN PEMERINTAH | PERHUBUNGAN | Perhubungan Darat |
196 | PP NO.38 TAHUN 2011 TENTANG SUNGAI | 2011 | PERATURAN PEMERINTAH | PERHUBUNGAN | Perhubungan Laut |
197 | PP NO.43 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS | 2011 | PERATURAN PEMERINTAH | EKONOMI | Perdagangan |
198 | PP NO.49 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH | 2011 | PERATURAN PEMERINTAH | EKONOMI | Perdagangan |
199 | PP NO.50 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025 | 2011 | PERATURAN PEMERINTAH | EKONOMI | Perindustrian |
200 | PERPRES NO.5 TAHUN 2011 TENTANG UNIVERSITAS PERTAHANAN SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH | 2011 | PERATURAN PRESIDEN | PENDIDIKAN | Pendidikan Tinggi |