Webinar Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pemda dalam rangka Optimalisasi Peran TPAKD
7 Agustus 2022 (06:21:47)

896 Bertempat di Command Center Prov. Sumsel, tanggal 3 Agustus 2022, di hadiri langsung kepala Biro Perekonomian Prov. Sumsel Bpk. H. Afrian Joni, Kasubbid Ekonomi Karmelina, SE,.MM, Kasubbid SDA & LH Beta Natalia, SP dan Kasubbid Pemerintahan Desa Osep Sutisna SP, menghadiri Rapat Webinar Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pemda dalam Rangka Optimalisasi Peran TPAKD secara virtual melalui zoom meeting. Narasumber dari Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK Bpk. Edwin Nurhadi dan Bpk. H.Muhammad Juaini Taofik Sekretaris Daerah Lombok Timur. Sesuai dengan arahan Presiden RI dan Surat Edaran Mendagri No 900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 tentang pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dimana TPAKD merupakan suatu Forum Koordinasi antar instansi dan Stakeholder terkait, untuk meningkatkan Percepatan Akses Keuangan di Daerah dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah serta mewujudkan Masyarakat yang lebih sejahtera. Dengan Visi Menjadikan TPAKD sebagai Akselerator dalam rangka Mendorong Ketersediaan dan Pemanfaatan Akses Keuangan Formal sesuai dengan Kebutuhan dan Kemampuan Masyarakat di daerah guna Pemerataan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Mempunyai Misi Memperkuat infrastruktur dan Peningkatan Titik Akses Keuangan di Daerah, Memastikan Keberlanjutan TPAKD untuk Jangka Panjang, Memperkuat Kapasitas Anggota TPAKD dan Peningkatan Kinerja TPAKD serta Mendukung Pencapaian Target Literasi dan Inklusi Keuangan. Berdasarkan data per 28 Juli 2022 Persebaran jumlah yang telah membentuk TPAKD ada 14 Provinsi antara lain Sumatera Selatan, Sumut, Sulbar, Sulsel, NTT, Jambi, Bali, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumbar, Sulut, dan D.I Yogyakarta. Terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 345 TPAKD tingkat kab/Kota total 379 TPAKD dengan persentase 69% terbentuk dan 31% belum terbentuk. Dalam Paparan disebutkan bahwa Indeks inklusi keuangan di Indonesia Tahun 2021 mencapai 83,6%, meningkat dari angka indeks Tahun 2020 sebesar 81,4% dengan Target Inklusi Keuangan 90% ditahun 2024. Selain itu ada beberapa indikator utama yang mendukung pencapaian tersebut meliputi peningkatan akses keuangan, akselarasi penggunaan jasa keuangan formal, dan semakin membaiknya kualitas jasa keuangan. Survei ini merupakan kali ketiga yang dilakukan OJK yang melibatkan 12.773 responden dari 34 Provinsi dan 67 Kabupaten/Kota yang mencakup seluruh sektor jasa keuangan yang berada dibawah pengawasan OJK. Peningkatan tersebut merupakan hasil kerja keras bersama antara Pemerintah Daerah dan Pusat, OJK, Kementerian/lembaga terkait, Industri Jasa Keuangan dan berbagai pihak lain, yang terus berusaha secara berkesinambungan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat, dengan sinergi dan kerja keras, target indeks inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah melalui Perpres Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebesar 75% pada tahun 2019 telah tercapai. Namun berdasarkan strata wilayah, bisa dilihat untuk wilayah perkotaan tingkat literasi dan inklusi keuangan mencapai 41,41% dan 83,60%. Sementara pada masyarakat perdesaan 34,53% dan 68,49%. Hal ini menunjukkan bahwa baik dari sisi pemahaman maupun penggunaan produk/layanan keuangan, masyarakat yang berada di wilayah perdesaan masih cukup tertinggal dibandingkan masyarakat yang tinggal di wilayah kota. Adapun faktor lain yang dapat menimbulkan hambatan dan tantangan masih dipengaruhi terbatasnya ketersedian jaringan telekomunikasi internet, jaringan listrik dan sarana transportasi didaerah pedesaaan, dan beberapa tantangan yang dihadapi oleh TPAKD dalam menjalankan program dan kegiatannya seperti literasi keuangan yang masih rendah, dukungan dan komitmen dari pemerintahserta keterbatasan jumlah titik akses keuangan hingga infrastruktur. Harapan kedepannya untuk keberlanjutan TPAKD maka diperlukan dukungan serta peran aktif dari pemerintah daerah dalam bentuk penyediaan pendanaan APBD dan fasilitas pendukung, kualitas SDM, Pemberian insentif serta kemudahan koordinasi dan komunikasi baik internal pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya dan selalu bersinergi mengimplementasikan program kerja dalam mengoptimalkan layanan keuangan serta penguatan infrastruktur akses keuangan dan peningkatan literasi keuangan. Dan untuk seluruh anggota TPAKD perlu diberikan kemudahan akses kepada pembuat keputusan seperti Gubernur, Walikota, Bupati sehingga mereka dapat melaporkan kemanjuan programnya dan meminta dukungan tambahan bila diperlukan. Infrastruktur akses keuangan dan peningkatan literasi keuanga