Bimbingan Teknis Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Sumatera Selatan
11 November 2021 (09:15:18)

699

Palembang, Senin, 8 November 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Selan, melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, melaksanakan Bimbingan Tekhnis Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Sumatera Selatan  diikuti oleh 17 Kabupaten / Kota, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera selatan yang diwakili oleh Plt. Kepala Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah melakukan penginputan data dan dokumen ke dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Sesuai data yang telah dihimpun pertanggal 8 November 2021, sebanyak 15 Kabupaten/ Kota dari total keseluruhan 17 Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan telah melakukan input datanya ke dalam pengukuran IPKD. 2 (dua) Kabupaten  yaitu Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas utara yang belum melakukan penginputan data ke aplikasi IPKD.

Lebih lanjut Plt. Kepala Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan DR. Drs. Alamsyah, M.Pd menyampaikan agar daerah yang belum menginput dokumen untuk segera melaporkan data dan dokumennya paling lambat tanggal 22 November 2021. Kami juga berharap daerah yang belum mengisi secara lengkap agar dapat menginput keseluruhan dokumennya ke dalam pengukuran IPKD.

Pada acara pembukaan Bimbingan Tekhnis (BIMTEK) Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Litbang Kemendagri, Dr. Agus Fatoni, M.Si hadir secara virtual menjelaskan, berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, pengukuran IPKD bertujuan untuk mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.

Selain itu, juga untuk memacu dan memotivasi pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota guna meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya. Di sisi lain, ia menambahkan hasil pengukuran IPKD juga akan dipublikasikan. Bagi Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang mendapatkan predikat terbaik secara nasional akan diberikan penghargaan oleh Menteri Dalam Negeri dan dijadikan dasar pemberian insentif sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah dengan predikat terburuk secara nasional akan dilakukan pembinaan khusus oleh Kementerian Dalam Negeri. “Melalui pengukuran ini pula peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mewujudkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel juga dapat ditingkatkan,”

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Kepala Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dr. Sumule Tumbo, SE., MM sebagai Nara Sumber pada kegiatan Bimtek IPKD Provinsi Sumatera Selatan meminta agar Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pengukuran IPKD bagi Pemda Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya, hasil pengukuran IPKD Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Litbang Kemendagri. Ia juga meminta agar laporan tersebut disampaikan paling lambat 6 Desember 2021 sebagaimana radiogram yang telah disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota perihal batas waktu penginputan data dan penyampaian laporan pengukuran IPKD.

“Saya mengharapkan peran aktif Gubernur dalam menyukseskan pengukuran IPKD Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing. Hal ini penting karena hasil pengukuran IPKD akan dijadikan dasar pembinaan oleh Kemendagri,” tambahnya.

Sumule mengatakan, secara teknis pengukuran IPKD dilakukan dengan menjumlah seluruh hasil perkalian masing-masing bobot dimensi dan indeks dimensi. Hasil pemeringkatannya dilakukan dengan memberikan nilai A pada daerah dengan peringkat terbaik. Sedangkan peringkat perlu perbaikan diberikan nilai B, serta peringkat sangat perlu perbaikan dinilai dengan skor C.

“Pengelompokan hasil IPKD berdasarkan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang, dan rendah. Setelah dilakukan pengukuran IPKD, akan dihasilkan satu daerah terbaik Provinsi, Kabupaten, dan Kota pada masing-masing kemampuan keuangan daerah tersebut,” pungkasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Pemerintah Kabupaten / Kota se-Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari unsur Provinsi, dan Kabupaten/Kota Badan Litbang Daerah (Balitbangda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) dan Dinas Kominfo.

Foto Berita

2123
2124
2125
2126
2127
2128