Rapat Koodinasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
27 Juni 2021 (07:37:07)

656

Jakarta, 21 Juni 2021, Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kementerian Dalam negeri RI, Dr. Sumule Tumbo, SE., MM, pada kesempatan kunjungan tim Balitbangda Prov. Sumsel ttg koordinasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) berpesan agar pengelolaan keuangan daerah wajib dilakukan dengan tertib dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dirinya juga menegaskan, pemda perlu memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itulah, Badan Litbang Kemendagri mengembangkan instrumen berupa aplikasi pengukuran IPKD. “Pembuatan indeks ini merupakan manifestasi dari research-based policy dalam kerangka pembinaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah,” 

Setiap pemda, perlu melakukan pengukuran IPKD. Hal itu guna mengatasi persoalan penggunaan APBD yang seringkali kurang tepat sasaran seperti dalam penyaluran dana hibah dan bansos. Selain itu, langkah tersebut diyakini efektif untuk menghindarkan pemda dari perilaku korupsi. “Kami berharap, implementasi pengukuran IPKD dapat segera dilaksanakan oleh Pemda. Hal ini untuk mempercepat peningkatan kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel”.

Foto Berita

1915
1916
1917